Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
merupakan pintu masuk bagi program baru Kemendikbud setelah
bertahun-tahun bergelut dalam program pengentasan buta aksara,
yaitu literasi. Saya memandang, momen ini adalah angin segar
menuju perubahan substansial dalam pembelajaran di sekolah.
Selama ini, fokus pembangunan dunia pendidikan lebih banyak
tertuju pada perluasan akses pendidikan. Perhatian terhadap kualitas
pendidikan sudah tampak, namun masih terasa ada yang kurang.
Bertahun-tahun saya mengidentifikasi bahwa kekurangan itu
terletak pada perhatian dalam proses pembelajaran di kelas. Interaksi
guru dan siswa, dalam proses belajar mengajar, seharusnya mendapat
porsi besar dalam kebijakan di dunia pendidikan. Sebab dari dalam
kelaslah perubahan itu dimulai, kemudian merambah ke lingkungan
keluarga, dan memengaruhi kehidupan masyarakat.
Sebenarnya “sinyal” itu sudah muncul dari sekian survei
internasional yang dimulai sejak abad 21. Progress in International
Reading Literacy Study (PIRLS), Trends in International Mathematics and
Science Study (TIMSS), dan Programme for International Student Assessment
(PISA), yang mengukur tingkat literasi siswa di sejumlah negara,
mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang dapat dilakukan negara
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Negaranegara
maju menggunakan pengukuran literasi sebagai batu pijakan
bagi proses perbaikan di bidang pendidikan dan pembangunan
SDM.